Apabila memperhatikan pertarungan antar calon kepala daerah di tiga propinsi besar belakangan ini, yaitu Jawa Barat (Jabar), Sumatera Utara (Sumut), dan Jawa Timur (Jatim), maka dapat dilihat bahwa partai-partai lama, ataupun tokoh-tokoh politik lama mengalami kekalahan dalam pertarungan pilkada. Dalam Pilgub Jabar, pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil memenangkan pemilihan, sedangkan di Sumatera Utara pasangan yang didukung oleh PKS juga berhasil memenangkan Pilgub yang diselenggarakan disana. Sementara itu, di Propinsi Jatim, Pilgub masih harus menempuh putaran kedua karena tidak ada pasangan yang berhasil memperoleh dukungan suara sebesar 30%. Meskipun KPU belum mengeluarkan hasil resmi, namun berdasarkan hasil penghitungan Quick Count, pasangan yang didukung oleh Golkar dan PDIP (sebagai representasi kelompok tua), tidak akan bisa untuk mengikuti putaran kedua Pilgub Jatim.
Kecenderungan kekalahan ini harus menjadi bahan pemikiran yang mendalam bagi partai besar seperti Golkar dan PDIP, karena mereka justru dikalahkan di propinsi yang notabene merupakan basis massa tradisional selama berkiprah di pentas politik nasional. Jawa Barat merupakan kantung suara terbesar bagi Golkar, sedangkan PDIP memiliki konstituen yang banyak di Sumatera Utara (disamping Bali). Apakah kecenderungan ini dapat diartikan sebagai kebosanan dan kekecewaan sementara para pemilih terhadap partai politik lama atau justru telah menampilkan kedewasaan berpolitik masyarakat Indonesia.
Tentunya kita harus melihat terlebih dahulu Pemilu 2009 nanti, untuk menunjukkan kemana kecenderungan masyarakat Indonesia dalam berpartisipasi melalui mekanisme Pemilu. Meskipun demikian, sikap masyarakat yang berada di propinsi-propinsi besar dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk bisa memprediksi hasil dari Pemilu 2009 nanti.
Meredupnya dominasi kaum Tua dan munculnya Muka Baru
Kejadian yang tidak terduga di Pilkada ketiga propinsi tersebut dapat diartikan sebagai kekecewaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh politik incumbent yang didukung oleh partai-partai besar. Seorang kandidat dapat terpilih kembali apabila dirinya mampu “menjual” dirinya kepada masyarakat, bukan hanya dengan program yang ditawarkan, namun juga apa yang telah dilakukan ketika periode sebelumnya berlangsung. Sebagai contoh, kekalahan Danny Setiawan ataupun Nu’man Abdul Hakim, bukanlah karena buruknya visi mereka atau pencitraan yang jelek, tetapi dikarenakan kekecewaan masyarakat terhadap hasil dari kepemimpinan mereka selama 5 (lima) tahun yang tidak memberikan perkembangan yang berarti bagi warga Jawa Barat. Warga Jawa Barat tentunya tidak menginginkan dipimpin oleh kandidat yang telah diketahui tidak bisa memberikan kemajuan bagi wilayahnya. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendukung kemenangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf dalam Pilkada Jabar.
Sesungguhnya warga Jabar sedang berjudi, karena tidak ada jaminan bahwa muka baru akan menyuguhkan keberhasilan dalam memimpin sebuah wilayah. Tetapi karena pilihan selebihnya hanyalah tokoh yang telah terbukti tidak bisa secara brilian memimpin propinsi terpadat di Indonesia, maka masyarakat lebih memilih kepada kandidat yang sama sekali baru, dan dapat dikatakan belum “tercemar” sehingga bisa memberikan nuansa baru yang berimplikasi pada kemajuan Jabar. Apabila dikatakan bahwa Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf merupakan muka baru, sesungguhnya hal tersebut tidaklah terlalu tepat, karena keduanya telah berkecimpung di dunia politik sama seperti kandidat lain. Keduanya juga telah mengenyam jabatan politik yang tidak bisa dikatakan remeh, Ahmad Heryawan menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, dan Dede Yusuf menjabat sebagai anggota DPR RI.
PKS dan PAN yang memenangkan Pilgub Jabar juga bukan merupakan partai besar. PKS merupakan metamorfosis dari Partai Keadilan yang tidak lulus electoral threshold pada Pemilu 1999, dan PAN merupakan partai yang baru lahir pasca-reformasi dengan dibidani oleh Amien Rais. Sedangkan Golkar dan PDIP merupakan produk dari sistem politik Indonesia semenjak jaman pemerintahan Soeharto, yang berarti telah berkecimpung dalam hiruk-pikuk perpolitikan nasional selama lebih dari 30 tahun.
Kecenderungan serupa juga terjadi di Sumut dan Jatim yang menghasilkan muka-muka baru sebagai pemenang pemilu, yang didukung oleh partai-partai non-mainstream.
Menuju Kemapanan Demokrasi
Sistem multi-partai yang dianut oleh Indonesia sesungguhnya bukan merupakan hal yang buruk, tetapi apabila sikap partai politik dan politisi masih seperti ini, maka demokrasi yang dijalankan Indonesia hanya akan dikuasai oleh segelintir elit yang memanfaatkan masyarakat untuk melegitimasi kekuasaannya. Selain itu, apabila yang terjadi adalah menangnya muka-muka baru, maka Indonesia akan terus menerus berada dalam fase “bayi” karena tidak bisa menghasilkan kepemimpinan yang berkelanjutan dan stabil.
Tentunya kestabilan politik tidaklah diperoleh dengan jalan seperti Soeharto yang menyapu bersih hampir seluruh elemen politik yang tidak sependapat dengannya. Melainkan dengan kesadaran bahwa politik merupakan saluran pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum, dan bukannya kepentingan pribadi..
Jika kelakuan para elit partai terutama di parpol-parpol besar masih berkutat di situ-situ saja, pembelajaran demokrasi bagi Indonesia masih panjang. Pemilu akan terus menerus menjadi mainan bagi segelintir orang yang memiliki modal, dan masyarakat hanya akan dijadikan obyek yang terus menerus dimanfaatkan dengan rayuan-rayuan “muka baru”, “harapan baru”, dan lainnya.
Pemilu 2009 masih lama, saatnya bagi parpol untuk berbenah diri dan melayani masyarakat sesuai dengan fitrahnya.
Kecenderungan kekalahan ini harus menjadi bahan pemikiran yang mendalam bagi partai besar seperti Golkar dan PDIP, karena mereka justru dikalahkan di propinsi yang notabene merupakan basis massa tradisional selama berkiprah di pentas politik nasional. Jawa Barat merupakan kantung suara terbesar bagi Golkar, sedangkan PDIP memiliki konstituen yang banyak di Sumatera Utara (disamping Bali). Apakah kecenderungan ini dapat diartikan sebagai kebosanan dan kekecewaan sementara para pemilih terhadap partai politik lama atau justru telah menampilkan kedewasaan berpolitik masyarakat Indonesia.
Tentunya kita harus melihat terlebih dahulu Pemilu 2009 nanti, untuk menunjukkan kemana kecenderungan masyarakat Indonesia dalam berpartisipasi melalui mekanisme Pemilu. Meskipun demikian, sikap masyarakat yang berada di propinsi-propinsi besar dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk bisa memprediksi hasil dari Pemilu 2009 nanti.
Meredupnya dominasi kaum Tua dan munculnya Muka Baru
Kejadian yang tidak terduga di Pilkada ketiga propinsi tersebut dapat diartikan sebagai kekecewaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh politik incumbent yang didukung oleh partai-partai besar. Seorang kandidat dapat terpilih kembali apabila dirinya mampu “menjual” dirinya kepada masyarakat, bukan hanya dengan program yang ditawarkan, namun juga apa yang telah dilakukan ketika periode sebelumnya berlangsung. Sebagai contoh, kekalahan Danny Setiawan ataupun Nu’man Abdul Hakim, bukanlah karena buruknya visi mereka atau pencitraan yang jelek, tetapi dikarenakan kekecewaan masyarakat terhadap hasil dari kepemimpinan mereka selama 5 (lima) tahun yang tidak memberikan perkembangan yang berarti bagi warga Jawa Barat. Warga Jawa Barat tentunya tidak menginginkan dipimpin oleh kandidat yang telah diketahui tidak bisa memberikan kemajuan bagi wilayahnya. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendukung kemenangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf dalam Pilkada Jabar.
Sesungguhnya warga Jabar sedang berjudi, karena tidak ada jaminan bahwa muka baru akan menyuguhkan keberhasilan dalam memimpin sebuah wilayah. Tetapi karena pilihan selebihnya hanyalah tokoh yang telah terbukti tidak bisa secara brilian memimpin propinsi terpadat di Indonesia, maka masyarakat lebih memilih kepada kandidat yang sama sekali baru, dan dapat dikatakan belum “tercemar” sehingga bisa memberikan nuansa baru yang berimplikasi pada kemajuan Jabar. Apabila dikatakan bahwa Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf merupakan muka baru, sesungguhnya hal tersebut tidaklah terlalu tepat, karena keduanya telah berkecimpung di dunia politik sama seperti kandidat lain. Keduanya juga telah mengenyam jabatan politik yang tidak bisa dikatakan remeh, Ahmad Heryawan menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, dan Dede Yusuf menjabat sebagai anggota DPR RI.
PKS dan PAN yang memenangkan Pilgub Jabar juga bukan merupakan partai besar. PKS merupakan metamorfosis dari Partai Keadilan yang tidak lulus electoral threshold pada Pemilu 1999, dan PAN merupakan partai yang baru lahir pasca-reformasi dengan dibidani oleh Amien Rais. Sedangkan Golkar dan PDIP merupakan produk dari sistem politik Indonesia semenjak jaman pemerintahan Soeharto, yang berarti telah berkecimpung dalam hiruk-pikuk perpolitikan nasional selama lebih dari 30 tahun.
Kecenderungan serupa juga terjadi di Sumut dan Jatim yang menghasilkan muka-muka baru sebagai pemenang pemilu, yang didukung oleh partai-partai non-mainstream.
Menuju Kemapanan Demokrasi
Sistem multi-partai yang dianut oleh Indonesia sesungguhnya bukan merupakan hal yang buruk, tetapi apabila sikap partai politik dan politisi masih seperti ini, maka demokrasi yang dijalankan Indonesia hanya akan dikuasai oleh segelintir elit yang memanfaatkan masyarakat untuk melegitimasi kekuasaannya. Selain itu, apabila yang terjadi adalah menangnya muka-muka baru, maka Indonesia akan terus menerus berada dalam fase “bayi” karena tidak bisa menghasilkan kepemimpinan yang berkelanjutan dan stabil.
Tentunya kestabilan politik tidaklah diperoleh dengan jalan seperti Soeharto yang menyapu bersih hampir seluruh elemen politik yang tidak sependapat dengannya. Melainkan dengan kesadaran bahwa politik merupakan saluran pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum, dan bukannya kepentingan pribadi..
Jika kelakuan para elit partai terutama di parpol-parpol besar masih berkutat di situ-situ saja, pembelajaran demokrasi bagi Indonesia masih panjang. Pemilu akan terus menerus menjadi mainan bagi segelintir orang yang memiliki modal, dan masyarakat hanya akan dijadikan obyek yang terus menerus dimanfaatkan dengan rayuan-rayuan “muka baru”, “harapan baru”, dan lainnya.
Pemilu 2009 masih lama, saatnya bagi parpol untuk berbenah diri dan melayani masyarakat sesuai dengan fitrahnya.
Berbicara mengenai kemapanan demokrasi, engingatkan saya kepada sejarah Amerika Serikat, mereka telah melewati masa-masa krisis dalam pendewasaan berpolitik dengan kurun waktu yang lama hingga berabad-abad.
ReplyDeleteProses pendewasaan berpolitik tidak tanggung-tanggung harus melewati pertumpahan darah perang sipil, diskriminasi ras hingga memunculkan tokoh-tokoh semacam Marthin Luther, Malcolm X, hingga semangat nasionalisme lewat partisipasinya dalam perang dunia. Dapat dikatakan sebagai investasi yang sangat mahal, tak heran US dapat menjadi negara adi daya.
Indonesia saat ini dapat dikatakan baru saja lahir menghirup udara demokrasi yang lebih baik, setelah sebelumnya muncul demokrasi terpimpin ala Soekarno atau demokrasi ala militerisme Soeharto.
Kedewasaan berpolitik, rasanya masih sangat jauh untuk dapat kita lihat di Indonesia. Ia masih terlalu dini untuk diharapkan. Bagaimana Megawati mantan presiden RI pernah melakukan kelakuan kekanakan yang dapat dibaca oleh publik saat ia kalah dalam pemilu 2004 oleh seterunya SBY. Belum lagi
penyakit Golput yang saat ini semakin menampakan eksistensinya.
Permasalahan terletak pada generasi yang ada saat ini, generasi baru ataupun lama jelas masih dalam watak korup kekuasaan, rasa nasionalisme untuk membangun bersama bangsa belum menjadi prioritas utama. Saya tidak mau terlibat dengan wacana kaum Tua atau Muda. Siapa pun yang hadir dalam kancah politik bangsa ini harus dapat merangkul semua kalangan, ia seorang nasionalis yang dapat membawa semua elemen bangsa lebih progresif dan dewasa.
Benar kata Prof. Mahfud MD, yakni harus ada pemotongan generasi. Namun generasi yang menggantikannya sudah siap dalam menjalankan roda kereta 63 tahun bangsa ini? Jangan-jangan seperti layaknya mangga muda yang karbitan, dipaksa terlalu dini untuk menjadi matang.
Homework bersama...
saya pesimis dengan kedewasaan berdemokrasi masyarakat Indonesia, apabila politisi2 kita masih diproduksi dari sebuah sistem politik yang terlalu pragmatis. hanya berorientasi kepada kekuasaan.
ReplyDeleteyang membuat saya lebih pesimis lagi, kawan2 mahasiswa yang berasal dari elemen gerakan ternyata tergiur dengan kenikmatan yang dirasakan oleh senior2nya. sehingga saya sendiri sulit membedakan, mana gerakan mahasiswa dan mana partai politik.
jadi, pemotongan generasi pun tidak ada gunanya, kalau ternyata generasi yang diharapkan untuk meneruskan pun sudah terkena bibit2 yang sama seperti pendahulunya.
jika berkaca pada adagium : "orang yang tiap hari bergaul dengan kambing, pasti jadi makan rumput", saya kira sangatlah sulit untuk mengerjakan homework ini.
terkadang saya berpikir untuk pindah kewarganegaraan, saking pesimisnya saya ... ehehe