SBY-JK Pecah Kongsi ?

Gunjang-ganjing bubarnya koalisi Demokrat-Golkar selama 5 tahun belakangan ini cukup mewarnai headline media massa, hampir sama gaungnya dengan ribut-ribut siapa yang mau menjadi calon presiden di tahun 2009 mendatang. Faktor yang menurut saya menjadi pemicu utama menguatnya wacana perpecahan antara Demokrat (SBY) dengan Golkar (JK) adalah pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok, yang menyatakan bahwa apabila Golkar tidak mencapai perolehan suara sebesar 20 % (minimal), maka Demokrat akan mencari partai lain yang mencapai target minimal itu untuk berkoalisi membentuk pemerintahan. Reaksi dari berbagai kalangan, khususnya elit-elit Golkar, pada umumnya menyatakan bahwa Demokrat telah melecehkan Golkar yang selama ini menjadi rekan dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Golkar sendiri, yaitu JK, yang pada saat pernyataan itu dikemukakan sedang berada di Belanda, turut bersuara mengenai wacana ini. Dia mengatakan bahwa sangatlah tidak mungkin bagi Golkar apabila hanya mendapatkan suara 2% dalam pemilu mendatang. SBY pun ikut nimbrung untuk memberikan koreksi atas pernyataan Mubarok, sekaligus mengumumkan kepada pers bahwa tidak pernah ada maksud dari Demokrat untuk melecehkan Golkar dan mengakui telah menegur Mubarok atas pernyataannya itu.

Wacana ini kemudian berkembang lebih jauh dari yang diperkirakan. Dalam seremoni-seremoni Golkar sebelumnya, pertanyaan mengenai siapa yang akan diusung Golkar dalam Pilpres 2009 selalu dijawab dengan menunggu hasil dari Pemilu legislatif terlebih dahulu. Meski ada tekanan dari beberapa daerah agar DPP Golkar secepatnya mengumumkan kepada publik siapa figur yang akan diusung, wacana ini tetap dapat ditekan. Setelah adanya kontroversi yang dipicu oleh Mubarok, tekanan itu semakin membesar, dan puncaknya terjadi beberapa hari yang lalu, ketika 33 DPD Golkar berkumpul di Jakarta dan menyatakan akan mengusung calon presiden sendiri. Hal tersebut tentunya dapat dimaklumi, mengingat Golkar sebagai partai besar, memiliki mesin politik yang tangguh, sekaligus berstatus sebagai pemenang Pemilu 2004, sehingga otomatis menjadikan dirinya memiliki bargaining position yang tinggi. Meski demikian, belum ada figur yang secara eksplisit dinyatakan akan diusung Golkar sebagai calon presiden. Isu yang berkembang mengkerucut menjadi dua nama yang memiliki basis massa yang cukup besar, yaitu Sultan Hamengkubuwono X dan JK. Tentunya kedua nama ini belum pasti menjadi calon, mengingat Golkar tidak lagi menerapkan Konvensi sehingga keputusan terakhir berada di tangan DPP.

Lalu, apakah koalisi SBY-JK (Demokrat-Golkar) akan benar-benar berakhir setelah pernyataan Mubarok dan 33 DPD Golkar?

Flashback Pemilu 2004
Koalisi Demokrat-Golkar sesungguhnya tidak dimulai semenjak Pemilu 2004, tetapi ketika JK meraih kursi tertinggi di Partai Beringin itu dengan menyingkirkan Akbar Tandjung. Saat Pemilu 2004, Golkar berhasil meraih kembali gelar juara Pemilu setelah di tahun 1999 dikalahkan oleh PDIP. Dengan modal kemenangan Pemilu, Golkar pun mengajukan sendiri calon presidennya untuk merebut Istana Negara. Golkar akhirnya membuat konvensi agar penyaringan terhadap figur-figur yang siap menjadi presiden dapat dilaksanakan secara terbuka dan dinilai oleh publik. Konvensi ini mencuatkan nama Wiranto, yang akhirnya menjadi calon presiden dari Golkar, berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Selama proses konvensi, JK sebenarnya juga turut serta sebagai bakal calon presiden dari Golkar, tetapi namanya tidak semencuat Wiranto, Akbar Tandjung, ataupun Prabowo. JK pun akhirnya mengundurkan diri dari konvensi untuk berpasangan dengan SBY yang telah lama dideklarasikan sebagai calon presiden dari Demokrat. Keputusan JK untuk menjadi pasangan SBY tidak didukung secara institusional oleh Golkar, meski tidak dapat dipungkiri banyak kader Golkar yang turut “membelot” untuk mendukung pasangan SBY-JK, bukannya Wiranto-Gus Solah. Pilpres 2004 pun berlangsung, pasangan SBY-JK berhasil menempati urutan teratas dalam putaran pertama pilpres, sedangkan Wiranto-Gus Solah hanya menempati urutan ketiga sehingga tidak dapat lolos ke putaran selanjutnya. Menanggapi kekalahan dari calon yang diusungnya, Golkar membuat manuver politik dengan membuat Koalisi Kebangsaan, yang mendukung pasangan Mega-Hasyim. Koalisi itu terdiri dari 4 Partai yang tidak ikut dalam gerbong SBY di Pilpres, yaitu PDIP, Golkar, PPP, dan PDS. Koalisi yang sesungguhnya sangat kuat ini (karena menyatukan dua partai pemenang pemilu, yang ditotalkan dapat melebihi 1/2n+1 kursi di DPR) ternyata tidak dapat membendung popularitas SBY-JK, seperti yang telah diprediksi sebagian besar lembaga-lembaga survei. SBY-JK memenangkan Pilpres 2004 putaran kedua dengan perolehan 60% suara, mengalahkan Koalisi Kebangsaan pendukung Mega-Hasyim yang hanya berhasil mendulang 40% suara.

Beberapa saat setelah Pilpres 2004, konstalasi politik di Senayan masih belum berubah. Golkar masih berada di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung, dan terlihat sebagai partai oposisi. Bahkan pada saat itu, JK menyatakan bahwa kondisi yang ada sangat baik dalam konteks berdemokrasi, karena memungkinkan adanya cheks and balances antara eksekutif dengan yudikatif. Tetapi setelah SBY-JK dilantik untuk menduduki Istana Negara, JK melakukan manuver politik dengan mencalonkan diri dalam Kongres Partai Golkar sebagai calon Ketua Umum, bersaing dengan Akbar Tandjung. Di atas kertas, Akbar Tandjung diperkirakan dapat memenangkan kembali kursi Ketua Umum, namun JK berhasil membuat kejutan dengan mengambil banyak suara dari DPC yang sebelumnya menjadi pendukung Akbar dan berhasil merebut kursi nomor satu di Partai Beringin. Dari titik inilah Golkar secara otomatis berpindah perahu dari oposisi menjadi partai pemerintah, meskipun tanpa kontrak politik seperti yang dibuat oleh Demokrat dengan PKS.

Prediksi 2009
Aksi JK selama menjadi Wapres pendamping SBY memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak hal yang telah dilakukan oleh JK yang menurut saya dapat mendongkrak popularitasnya sebagai bakal calon kandidat paling potensial untuk menyaingi SBY. Misalnya, perdamaian antara RI-GAM tidak lepas dari diplomasi-diplomasi yang dilancarkan oleh JK. Selain itu, JK berhasil membuat warna yang tegas atas posisinya sebagai wapres, yang selama puluhan tahun hanya sekedar menjadi ban serep dan siap untuk diganti dengan orang lain ketika periode berakhir. Salah satu contohnya ketika JK mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden di awal-awal kepemimpinannya. Bahkan salah seorang akademisi pernah menyatakan bahwa JK adalah the real president, karena berbagai manuvernya yang cukup berani itu. Modal politik yang telah dikumpulkan selama 5 tahun menjadi pendamping SBY nampaknya sudah cukup bagi JK untuk bisa keluar dari bayang-bayang SBY dan bersaing memperebutkan RI 1.

Sampai saat ini, JK memang belum terang-terangan untuk menyatakan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar, meski kans yang dimilikinya sangat kuat mengingat posisinya sebagai Ketua Umum dan tidak dilaksanakannya konvensi seperti di tahun 2004. Kans itu pun didukung oleh semua DPD Partai Golkar seperti yang diutarakan oleh Uu Rukmana (Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat). Menurut saya, posisi tawar antara Demokrat melalui SBY dan Golkar melalui JK sama-sama imbang. Hal ini disebabkan masing-masing pihak memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh pihak lain. SBY yang diusung oleh Demokrat masih merupakan figur terpopuler untuk menjadi RI 1 di periode selanjutnya, meski tingkat popularitasnya menurun drastis jika dibandingkan tahun 2004. Masalah kepopuleran ini tidak bisa diimbangi oleh JK, yang dalam berbagai survey hanya menempati papan tengah, di bawah Megawati, bahkan salah satu kader Golkar potensial lainnya, yaitu Sri Sultan. Selain itu, faktor etnis Jawa yang dimiliki SBY menjadi keunggulan, ketika pemilih Indonesia masih terdikotomi oleh masalah ini. JK masih kental dengan nuansa luar Jawa, sehingga kemungkinannya tidaklah terlalu besar untuk bisa menjadi RI 1. Tetapi, JK dan Golkar pun memiliki faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya. Sampai saat ini, Golkar masih merupakan mesin politik yang kuat jika dibandingkan dengan partai lain. Meski sudah dibombardir selama Reformasi 1998 dan Pasca Reformasi, Golkar hanya mengalami kekalahan pada Pemilu 1999, itu pun masih menduduki peringkat dua, dan memiliki kursi yang cukup banyak di parlemen. Pemilu 2004 menjadi bukti tangguhnya mesin politik Golkar. Tanpa figur yang cukup kharismatik, Golkar berhasil memenangkan pemilu dan merebut kursi terbanyak di parlemen. Dari indikasi tersebut, nampaknya sangatlah sulit untuk menyatakan Golkar akan kalah dalam Pemilu 2009, meski banyak figur di dalamnya sempat melakukan berbagai manuver politik yang cukup mengganggu stabilitas Partai Golkar. Modal ini tidaklah mungkin disamakan dengan Demokrat, yang meskipun dimotori orang-orang mantan Golkar, namun mesin politiknya belum memiliki jam terbang sebanyak Golkar. Kursi terbanyak di parlemen tentunya menjadi sebuah modal penting bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain masalah kursi di DPR, Golkar dengan JK memiliki dana yang jauh lebih banyak jika dibandingkan Demokrat-SBY. Pada Pilpres 2004, JK memberikan kucuran dana 70% dari seluruh biaya kampanye, sedangkan sisanya berasal dari SBY, meskipun SBY menjadi calon RI 1. Kucuran dana yang kuat tentunya faktor yang penting dalam kampanye yang berlangsung secara maraton, dan harus mengunjungi seluruh wilayah Indonesia dalam beberapa bulan.

Dari kondisi tersebut, koalisi SBY-JK (Demokrat-Golkar) masih sangat potensial untuk dilanjutkan satu periode lagi, dan di 2014, barulah bergantian Golkar yang menduduki RI 1. Sebenarnya belum ada pasangan lain ataupun figur lain yang bisa menyaingi SBY-JK untuk 2009. Meski Megawati mulai berkoar-koar, tetapi tidak ada prestasinya selama 3.5 tahun yang dapat dirasakan oleh masyarakat. SBY telah menurunkan harga BBM (meski hal ini memang sangat tergantung harga minyak dunia), dan tidak pernah melakukan privatisasi BUMN selama kepemimpinannya, berbeda 180 derajat dengan Megawati. Sedangkan figur-figur lain belum pernah teruji dalam pemerintahan tingkat nasional.

Tetapi melihat indikasi yang terjadi belakangan, khususnya geliat grass root Golkar, sedikit saja gesekan terjadi lagi (seperti pernyataan Mubarok), maka dapat dipastikan SBY-JK akan pecah kongsi untuk 2009. Melihat potensi yang dimiliki oleh SBY-JK, perpecahan akan terjadi bukan karena ada figur lain yang lebih baik, melainkan lebih dikarenakan adanya kekecewaan dari satu pihak. Selama ini, hampir tidak ada komplain mengenai kualitas dari SBY atau JK dalam menduduki Istana Negara, tetapi ketika ada kasus seperti yang dipicu oleh Mubarok, keributan pun lahir. Dengan demikian faktor kekecewaan menjadi alasan utama bagi pecahnya SBY-JK di tahun 2009. Tinggal kita tunggu, siapa yang menjadi pihak yang dikecewakan.